Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu bentuk kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9
Tahun 2023 yang memberikan pembebasan sanksi administratif, bea balik nama kendaraan bermotor kedua, dan pajak progresif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Brebes, serta menganalisis implementasinya dalam perspektif hukum Islam melalui teori maslahah mursalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dengan pegawai Samsat dan wajib pajak, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan triangulasi teknik dan sumber untuk menguji keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, ditinjau dari indikator efektivitas menurut teori William N. Dunn, seperti efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam perspektif maslahah mursalah, program ini memenuhi syarat sebagai kebijakan yang memberikan kemaslahatan umum, yakni mengurangi beban masyarakat serta mendorong penerimaan pajak secara optimal. Dengan demikian, pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat menjadi strategi yang berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kepatuhan pajak masyarakat.

Kata Kunci: Pemutihan Pajak, Efektivitas, Kepatuhan Wajib Pajak

The Provincial Government of Central Java has implemented a vehicle tax amnesty policy to promote taxpayer compliance and increase Local Own-Source Revenue (PAD). This policy is regulated through Governor Regulation Number 9 of 2023, which provides waivers for administrative sanctions, second vehicle ownership transfer fees, and progressive tax penalties. This study aims to determine the effectiveness of the vehicle tax amnesty program in increasing taxpayer compliance at the Brebes Samsat Office, and to analyze its implementation from an Islamic legal perspective through the theory of maslahah mursalah.

This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques including observation, interviews with Samsat staff and taxpayers, and documentation. The data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was ensured through triangulation of techniques and sources.

The results show that the tax amnesty program has proven effective in increasing taxpayer compliance, based on the effectiveness indicators by William N. Dunn such as efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. From the maslahah mursalah perspective, this policy fulfills the requirements of a public benefit initiative, as it eases the burden on the public while supporting optimal tax revenue. Therefore, vehicle tax amnesty can be considered a sustainable strategy to enhance taxpayer compliance.

Keywords: Tax Amnesty, Effectiveness, Taxpayer Compliance